Search for
Login | Username Password Forgot? | Email: | Create Account
Technology / Internet | Entries: 907 | Views: 464 | Updated: 2 weeks ago | | Add to My Feeds
Report

Hai
Hai
Oke, kamu dan saya sebenarnya orang yang sama… Jadi kenapa harus  pakai wawancara?
Um, sebenarnya saya mau nulis sedikit soal hak kekayaan intelektual Indonesia. Tapi berhubung saya bukan ahli masalah ini dan sukar meluangkan waktu membaca bahan di sela-sela menulis skripsi, saya pikir saya masukkan saja hasil corat-coret saya secara mentah di sini.
Dan format tanya-jawab macam ini tampak ideal untuk tujuan itu. Kalau pake model ini, saya jadi punya alsan untuk menggunakan kalimat yang … “bebas”

Uh… Jadi apa masalahnya?
(ditanya begini… kok jadi inget skripsi ya?) err.. itu lho, masalah klaim kepemilikan hak kekayaan intelektual. Beberapa tahun belakangan kan sedang marak tuh, katanya Malaysia melakukan klaim terhadap—CMIIW—reog, angklung, batik, manohara, dan yang terakhir tari pendet. Oh ya, jangan lupa untuk penekanan pada kata “katanya”.  Soalnya saya belum nemu bukti otentik tentang beberapa klaim.
Memangnya bukti apa yang diperlukan?
Hmmm… sebelum itu,kayaknya sih mending kita perjelas dulu definisi klaim ini. Masalah definisi ini penting karena dari penggunaan kata ini di media, terutama internet, saya tangkap ada dua hal yang dimaksudkan. Pertama, klaim secara hukum dengan mengatakan artifak      X merupakan hak kekayaan intelektual negara A. Kedua, klaim yang hanya mengatakan bahwa artifak X adalah milik kita, warga negara A.

Saya pikir ada perbedaan penting yang harus dicermati di antara dua definisi barusan. Mereka yang menggunakan definisi pertama cenderung menganggap bahwa artifak kebudayaan memiliki aspek dagang tertentu. Contoh, saat negara A menempatkan klaim terhadap batik, maka batik hanya boleh diproduksi di negara A. Produksi di negara lain ilegal kecuali ada perjanjian sebelumnya. (saya pikir ini berkaitan dengan patents, copyrights, dan trade secrets).  Contoh kasus: klaim angklung oleh Malaysia yang katanya memperjuangkan kepemilikan angklung sebagai HAKI mereka. (di sini dan di sini) Tapi, pas saya coba cari di World Intellectual Property Organization, turunannya PBB yang ngurusi masalah ini, saya nggak nemu satupun entri tentang angklung, baik di patent (di sini) maupun trademark (di sini). Soal batik ada, tapi masuk ke entri tentang mesin atau cara pemrosesan tekstil.
Lanjut ke definisi kedua. Kalau ngeributin masalah klaim pake definisi yang ini, kita bisa ribut secara lebih leluasa. Soalnya nggak usah capek-capek ke WIPO segala. Nyari bukti ‘klaim’ini juga gampang, kita tinggal cek stasiun televisi negara lain. Apa di sana artifak kebudayaan kita digunakan jadi promo iklan pariwisata negara? Kalau [kita pikir] iya, voila! Kita punya kasus sekarang. Tapi ingat, punya kasus bukan berarti kamu bisa memaki-maki negara lain seenakmu. [kecuali kalo makiannya lucu, itu sedikit bisa dimaafkan].

Sudah nemu buktinya belum?
Nggak banyak. Saya dibatasi oleh niat dan skripsi soalnya. Tapi, tadi saya sempat cari beberapa kasus yang saya pikir bisa jadi ilustrasi yang baik.  Saya ambil kasusnya dari situs ini, yang mendaftar beberapa ‘klaim’.

Kasus pertama soal klaim angklung yang tadi sempat saya singgung. Hasil temuan saya menunjukkan bahwa hingga saat ini angklung belum dipatenkan. Dan, perihal angklung yang katanya diklaim Malaysia sebagai kebudayaan mereka, saya menemukan satu cuplikan tentang angklung dalam situs tentang “musical instrument of Malaysia”.  Situs itu mengatakan bahwa angklung sering dimainkan oleh anak sekolahan di Malaysia dalam bentuk orkestra, atau menemani tarian Kuda Kepang.

Apakah itu bentuk klaim kebudayaan? Oho, tunggu dulu. Situs itu juga menyebutkan bahwa angklung berasal dari Indonesia. Di sini, saya simpulkan bahwa pemilik situs itu, karena mengatakan Malaysia masih terlalu prematur, menganggap bahwa angklung adalah seni musik yang berasal dari Indonesia dan mengalami akulturasi ke dalam kebudayaan Malaysia. (serupa dengan wayang kulit, yang memiliki varian tersendiri di Kelantan)

Kasus kedua tentang batik juga sempat saya singgung sebelumnya. Kasus ini menarik karena memang ada batik Malaysia, seperti halnya di banyak negara lain termasuk di Afrika. Dan, sepanjang pencarian saya, belum ada satupun negara yang mematenkan batik. (termasuk paten/trademark/copyright terhadap pola-pola tertentu) Klaim atas hak waris batik paling runcing, saya pikir, terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini bertetangga dan ada banyak waktu di masa lampau untuk terjadi pertukaran dan peririsan budaya. Terlebih lagi, artifak budaya tidak mengenal trend westphalian tentang pembuatan batas negara moderen. Jadi wajar saja kalau pola batik berbunga warna-warni yang biasa dipakai Sri Sultan Hamengkubuwono juga ada di Malaysia. [eh, tapi, walau saya ini keturunan Jogja, saya nggak terlalu masalah sama hal ini. Kecuali kalau ada yang bisa membuktikan kepada saya bahwa tidak seharusnya batik macam itu ada di Malaysia. I’m all ears.]

Uh, sebenarnya ada masalah nggak sih?
Pertanyaan yang sulit. Pertama-tama saya pikir kemarahan yang dari kemarin membakar ruang komentar di internet sebagian disebabkan dendam personal kebanyakan orang Indonesia terhadap Malaysia, bukan melulu masalah budaya. Di sana juga berperan kehilangan SIpadan-Ligitan, masalah TKI, dll. Kalau sudah begini, Malaysia telah terkonstruk dalam benak para komentator internet sebagai “musuh bersama bangsa”. Apapun minumannya, Malaysia akan senantiasa dipandang sebagai sebuah kebobrokan. [tentu saja ini cuma asumsi saya. dan saya belum nemu penelitian untuk pembuktiannya]

Lebih lanjut, klaim yang katanya dilakukan Malaysia itu, lagi-lagi menurut temuan prematur bin sontoloyo milik saya, kebanyakan bukan merupakan klaim secara eksplisit. Malaysia menggunakan irisan kebudayaan untuk menciptakan slogan pemasaran pariwisata “truly Asia”. Slogan ini menunjukkan bahwa Malaysia adalah gudangya Asia, di sana semua artifak kebudayaan Asiatik dapat ditemukan. Jenius, ngapain ke tempat lain kalau bisa ke Malaysia [setuju sama teman saya, mas Jawot, yang menunjukkan bahwa ini slogan arogan dan ignoran] Slogan ini juga menunjukkan dua hal, pertama mereka tidak benar-benar menyebut bahwa artifak-artifak itu milik mereka, kedua artifak memiliki nilai dagang tersendiri dalam promosi pariwisata.

Tapi ingat, tidak ada klaim resmi berbeda dengan tidak akan ada klaim sama sekali. Bisa jadi Malaysia hanya, meminjam bahasa geopolitik, testing the water untuk melihat reaksi tetangga. Kalau sepi berarti bisa diklaim, kalau ramai berarti tunggu nanti lagi. Ingat ini tidak, perilaku angkatan laut Malaysia yang sering patroli di dekat batas wilayah Indonesia?

Ada solusi?
Sebelum bicara solusi, saya harus mengatakan kalau saya tidak suka terhadap pematenan budaya kalau usaha itu akan membatasi pihak-pihak yang bisa menikmatinya. Alasan saya sederhana, kebudayaan seharusnya diwariskan dari manusia kepada manusia, bukan hanya dari orang Indonesia ke orang Indonesia. Di balik sebuah tarian, misalnya, seringkali ada cerita yang bisa dipetik pelajarannya. Dan pelajaran yang baik seharusnya disebarluaskan, bukan ditutup-tutupi. Kalau ditutupi terus, bagaimana bisa dunia memandang Indonesia sebagai negara beradab, saat mereka tidak tahu hasil peradaban Indonesia? (apapun maksudnya itu)
Selama tidak ada klaim eksplisit, buat apa protes? Ngabisin tenaga, kalau ada waktu buat nulis “F*CK Malaysia” pasti ada waktu buat ngaji kan? [logika dari hong kong… uh, tanpa klaim eksplisit tapinya]  Kalau kita takut bangsa tetangga lebih ahli memainkan, katakanlah, angklung dan suatu saat cucu kita terpaksa pergi ke negeri tetangga untuk belajar angklung, solusinya sederhana ‘kan. Kita pelajari itu cara main angklung. Atau, minimal, kita cari jodoh orang yang bisa main angklung.Jadi kalau ada orang mempertanyakan kontribusi kita, minimal bisa kita jawab, ”saya selalu mendukung dia.”
Kalau ada waktu lebih lagi, mending cari cara supaya kamu bisa ngajari saya soal intellectual property rights. Jadi kita bisa sama-sama cari solusi yang masuk akal. Saya sebagai mahasiswa HI merasa perlu menulis bahwa belajr Hubungan Internasional bukan hanya tentang menjelaskan apa yang terjadi, tapi juga memperbaiki kerusakan-kerusakan dalam kejadian (Cox, 2009 klo ngga salah). Kalo gitu enak tho? Asik tho? Haa haa haa. [eh?]

Penutup

Saya harus mengingatkan bahwa semua kesimpulan yang ditulis di sini masih prematur adanya. CMIIW. Tapi jangan ngamuk-ngamuk. Shoot the message, people, not this humble, kind, peace loving messenger.

Akhirul kata?
Mana yang lebih bijaksana, carpe diem atau hakuna matata?

Hai
Hai
Oke, kamu dan saya sebenarnya orang yang sama… Jadi kenapa harus  pakai wawancara?
Um, sebenarnya saya mau nulis sedikit soal hak kekayaan intelektual Indonesia. Tapi berhubung saya bukan ahli masalah ini dan sukar meluangkan waktu membaca bahan di sela-sela menulis skripsi, saya pikir saya masukkan saja hasil corat-coret saya secara mentah di sini.
Dan format tanya-jawab macam ini tampak ideal untuk tujuan itu. Kalau pake model ini, saya jadi punya alsan untuk menggunakan kalimat yang … “bebas”
Uh… Jadi apa masalahnya?
(ditanya begini… kok jadi inget skripsi ya?) err.. itu lho, masalah klaim kepemilikan hak kekayaan intelektual. Beberapa tahun belakangan kan sedang marak tuh, katanya Malaysia melakukan klaim terhadap—CMIIW—reog, angklung, batik, manohara, dan yang terakhir tari pendet. Oh ya, jangan lupa untuk penekanan pada kata “katanya”.  Soalnya saya belum nemu bukti otentik tentang beberapa klaim.
Memangnya bukti apa yang diperlukan?
Hmmm… sebelum itu,kayaknya sih mending kita perjelas dulu definisi klaim ini. Masalah definisi ini penting karena dari penggunaan kata ini di media, terutama internet, saya tangkap ada dua hal yang dimaksudkan. Pertama, klaim secara hukum dengan mengatakan artifak      X merupakan hak kekayaan intelektual negara A. Kedua, klaim yang hanya mengatakan bahwa artifak X adalah milik kita, warga negara A.
Saya pikir ada perbedaan penting yang harus dicermati di antara dua definisi barusan. Mereka yang menggunakan definisi pertama cenderung menganggap bahwa artifak kebudayaan memiliki aspek dagang tertentu. Contoh, saat negara A menempatkan klaim terhadap batik, maka batik hanya boleh diproduksi di negara A. Produksi di negara lain ilegal kecuali ada perjanjian sebelumnya. (saya pikir ini berkaitan dengan patents, copyrights, dan trade secrets).  Contoh kasus: klaim angklung oleh Malaysia yang katanya memperjuangkan kepemilikan angklung sebagai HAKI mereka. (di sini dan di sini) Tapi, pas saya coba cari di World Intellectual Property Organization, turunannya PBB yang ngurusi masalah ini, saya nggak nemu satupun entri tentang angklung, baik di patent (di sini) maupun trademark (di sini). Soal batik ada, tapi masuk ke entri tentang mesin atau cara pemrosesan tekstil.
Lanjut ke definisi kedua. Kalau ngeributin masalah klaim pake definisi yang ini, kita bisa ribut secara lebih leluasa. Soalnya nggak usah capek-capek ke WIPO segala. Nyari bukti ‘klaim’ini juga gampang, kita tinggal cek stasiun televisi negara lain. Apa di sana artifak kebudayaan kita digunakan jadi promo iklan pariwisata negara? Kalau [kita pikir] iya, voila! Kita punya kasus sekarang. Tapi ingat, punya kasus bukan berarti kamu bisa memaki-maki negara lain seenakmu. [kecuali kalo makiannya lucu, itu sedikit bisa dimaafkan].
Sudah nemu buktinya belum?
Nggak banyak. Saya dibatasi oleh niat dan skripsi soalnya. Tapi, tadi saya sempat cari beberapa kasus yang saya pikir bisa jadi ilustrasi yang baik.  Saya ambil kasusnya dari situs ini, yang mendaftar beberapa ‘klaim’.
Kasus pertama soal klaim angklung yang tadi sempat saya singgung. Hasil temuan saya menunjukkan bahwa hingga saat ini angklung belum dipatenkan. Dan, perihal angklung yang katanya diklaim Malaysia sebagai kebudayaan mereka, saya menemukan satu cuplikan tentang angklung dalam situs tentang “musical instrument of Malaysia”.  Situs itu mengatakan bahwa angklung sering dimainkan oleh anak sekolahan di Malaysia dalam bentuk orkestra, atau menemani tarian Kuda Kepang.
Apakah itu bentuk klaim kebudayaan? Oho, tunggu dulu. Situs itu juga menyebutkan bahwa angklung berasal dari Indonesia. Di sini, saya simpulkan bahwa pemilik situs itu, karena mengatakan Malaysia masih terlalu prematur, menganggap bahwa angklung adalah seni musik yang berasal dari Indonesia dan mengalami akulturasi ke dalam kebudayaan Malaysia. (serupa dengan wayang kulit, yang memiliki varian tersendiri di Kelantan)
Kasus kedua tentang batik juga sempat saya singgung sebelumnya. Kasus ini menarik karena memang ada batik Malaysia, seperti halnya di banyak negara lain termasuk di Afrika. Dan, sepanjang pencarian saya, belum ada satupun negara yang mematenkan batik. (termasuk paten/trademark/copyright terhadap pola-pola tertentu) Klaim atas hak waris batik paling runcing, saya pikir, terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini bertetangga dan ada banyak waktu di masa lampau untuk terjadi pertukaran dan peririsan budaya. Terlebih lagi, artifak budaya tidak mengenal trend westphalian tentang pembuatan batas negara moderen. Jadi wajar saja kalau pola batik berbunga warna-warni yang biasa dipakai Sri Sultan Hamengkubuwono juga ada di Malaysia. [eh, tapi, walau saya ini keturunan Jogja, saya nggak terlalu masalah sama hal ini. Kecuali kalau ada yang bisa membuktikan kepada saya bahwa tidak seharusnya batik macam itu ada di Malaysia. I’m all ears.]
Uh, sebenarnya ada masalah nggak sih?
Pertanyaan yang sulit. Pertama-tama saya pikir kemarahan yang dari kemarin membakar ruang komentar di internet sebagian disebabkan dendam personal kebanyakan orang Indonesia terhadap Malaysia, bukan melulu masalah budaya. Di sana juga berperan kehilangan SIpadan-Ligitan, masalah TKI, dll. Kalau sudah begini, Malaysia telah terkonstruk dalam benak para komentator internet sebagai “musuh bersama bangsa”. Apapun minumannya, Malaysia akan senantiasa dipandang sebagai sebuah kebobrokan. [tentu saja ini cuma asumsi saya. dan saya belum nemu penelitian untuk pembuktiannya]
Lebih lanjut, klaim yang katanya dilakukan Malaysia itu, lagi-lagi menurut temuan prematur bin sontoloyo milik saya, kebanyakan bukan merupakan klaim secara eksplisit. Malaysia menggunakan irisan kebudayaan untuk menciptakan slogan pemasaran pariwisata “truly Asia”. Slogan ini menunjukkan bahwa Malaysia adalah gudangya Asia, di sana semua artifak kebudayaan Asiatik dapat ditemukan. Jenius, ngapain ke tempat lain kalau bisa ke Malaysia [setuju sama mas Jawot, ngomong-ngomong, yang menunjukkan bahwa ini slogan arogan dan ignoran] Slogan ini juga menunjukkan dua hal, pertama mereka tidak benar-benar menyebut bahwa artifak-artifak itu milik mereka, kedua artifak memiliki nilai dagang tersendiri dalam promosi pariwisata.
Tapi ingat, tidak ada klaim resmi berbeda dengan tidak akan ada klaim sama sekali. Bisa jadi Malaysia hanya, meminjam bahasa geopolitik, testing the water untuk melihat reaksi tetangga. Kalau sepi berarti bisa diklaim, kalau ramai berarti tunggu nanti lagi. Ingat ini tidak, perilaku angkatan laut Malaysia yang sering patroli di dekat batas wilayah Indonesia?
Ada solusi?
Sebelum bicara solusi, saya harus mengatakan kalau saya tidak suka terhadap pematenan budaya kalau usaha itu akan membatasi pihak-pihak yang bisa menikmatinya. Alasan saya sederhana, kebudayaan seharusnya diwariskan dari manusia kepada manusia, bukan hanya dari orang Indonesia ke orang Indonesia. Di balik sebuah tarian, misalnya, seringkali ada cerita yang bisa dipetik pelajarannya. Dan pelajaran yang baik seharusnya disebarluaskan, bukan ditutup-tutupi. Kalau ditutupi terus, bagaimana bisa dunia memandang Indonesia sebagai negara beradab, saat mereka tidak tahu hasil peradaban Indonesia? (apapun maksudnya itu)
Selama tidak ada klaim eksplisit, buat apa protes? Ngabisin tenaga, kalau ada waktu buat nulis “F*CK Malaysia” pasti ada waktu buat ngaji kan? [logika dari hong kong… uh, tanpa klaim eksplisit tapinya]  Kalau kita takut bangsa tetangga lebih ahli memainkan, katakanlah, angklung dan suatu saat cucu kita terpaksa pergi ke negeri tetangga untuk belajar angklung, solusinya sederhana ‘kan. Kita pelajari itu cara main angklung. Atau, minimal, kita cari jodoh orang yang bisa main angklung.Jadi kalau ada orang mempertanyakan kontribusi kita, minimal bisa kita jawab, ”saya selalu mendukung dia.”
Kalau ada waktu lebih lagi, mending cari cara supaya kamu bisa ngajari saya soal intellectual property rights. Jadi kita bisa sama-sama cari solusi yang masuk akal. Saya sebagai mahasiswa HI merasa perlu menulis bahwa belajr Hubungan Internasional bukan hanya tentang menjelaskan apa yang terjadi, tapi juga memperbaiki kerusakan-kerusakan dalam kejadian (Cox, 2009 klo ngga salah). Kalo gitu enak tho? Asik tho? Haa haa haa. [eh?]
Penutup
Saya harus mengingatkan bahwa semua kesimpulan yang ditulis di sini masih prematur adanya. CMIIW. Tapi jangan ngamuk-ngamuk. Shoot the message, people, not this humble, kind, peace loving messenger.
Akhirul kata?
Mana yang lebih bijaksana, carpe diem atau hakuna matata?

More from intellectual-property-rights « WordPress.com Tag Feed

We've Been Setup 09 Oct 3

^ Back To Top